KKP Dorong 22 Pelabuhan Genjot Produksi Ikan

March 10, 2017
  


Dirjen Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja memimpin rapat koordinasi dengan para Kepala Pelabuhan Perikanan di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (10/3). Dok. Humas KKP/Regina Safri
KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan rapat koordinasi 22 Kepala Pelabuhan dari seluruh Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja di Jakarta, Jumat (10/3). Rapat koordinasi ini mengusung 5 program, di antaranya peningkatan produksi perikanan; peningkatan skala ekonomi; peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB); peningkatan nilai tukar nelayan; dan pembentukan komunitas nelayan yang sejahtera.

Melalui program-program ini, Perikanan Tangkap diharapkan dapat menyumbang lebih besar bagi produksi perikanan Indonesia dan dapat menyuplai pangan masyarakat Indonesia. Saat ini sumbangsih DJPT terhadap PDB perikanan nasional sebesar 3,14% dan ditargetkan naik menjadi 6% pada tahun ini.

“Posisi kita masih sekitar Rp255 triliun, kita harapkan akan menjadi sebesar hampir Rp800-900 triliun. Sebetulnya dari PDB satelit sudah Rp600 triliun, kita akan dorong jadi Rp800- 900 triliun,” kata Sjarief.

Tahun ini DJPT juga akan melaksanakan program perbaikan 20 pelabuhan, yang akan menjadikan pelabuhan sebagai pusat bisnis yang potensial. Perbaikan pelabuhan ini terdiri dari TPI yang tertutup dan higenis, pengaspalan jalan, penyediaan akses air bersih, serta pengadaan seragam dan sepatu boot untuk para nelayan.

Sjarief menuturkan akan menambah fasilitas pelabuhan dengan pengadaan bengkel maritim, kedai maritim, rumah kemasan untuk branding produk perikanan, dan transportasi untuk para nelayan berangkat dari kampung nelayan ke pelabuhan. Bengkel maritim tersebut akan menjual sparepart, dan keperluan kapal. Adapun kedai maritim akan menjual kebutuhan pokok untuk para nelayan seperti beras, telur, gula, kopi dan kebutuhan pangan lainnya. Sjarief mengatakan bahwa nelayan diperbolehkan untuk mengutang dan membayarnya dengan ikan.

“Nanti (nelayan) bisa ngutang, bayarnya pakai ikan. Kenapa begitu? Karena saya mau motong jalur tengkulak. Jadi kalau lihat seperti ini center-nya pelabuhan ya,” tegasnya.

Peremajaan sistem juga akan dilakukan dengan menaruh GPS di kapal-kapal 10 GT, pengadaan 12.000 VMS baru untuk kapal diatas 30 GT, juga pemasangan CCTV di setiap pelabuhan. Nantinya semua akan dimonitor di kantor DJPT untuk melihat jika ada kapal yang tenggelam atau melakukan pelanggaran. Ditargetkan juga pada tahun ini akan dibuka 11 Kantor Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Regional baru.

“Saya berharapkan satu tahun ini selesai, karena anggarannya sudah distribusikan,” tandasnya.

Penulis: Irene Inriana      ||      Editor: Ade Fitria Nola