Pemangkat, 30 April 2016
Badan Peneliti dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan melakukan penelitian terkait dengan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Dr.Ir. Singgih Wibowo, MS bersama tim melakukan diskusi bersama 15 responden masing-masing lima orang dari kelompok nelayan, lima orang dari pengepul ikan segar dan lima orang dari pengolah ikan hasil perikanan.
Kegiatan ini dimulai pada tanggal 27 April s/d 2 Mei 2016 hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan kelak.
Pada acara penutupan FGD kemarin Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Sarwono, A.Pi mengajak para pengolah hasil perikanan, pengepul ikan segar dan nelayan dilingkungan PPN Pemangkat agar dapat bersama-sama menjadikan PPN Pemangkat sebagai sentra usaha perikanan kedepan.
Apel sore atau biasa disebut apel pulang kantor yang di pimpin Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Sarwono, pelaksanaannya diruangan lobby Kantor Pelabuhan karena cuaca hujan.
Pada kesempatan ini beliau menyampaikan beberapa hal antara lain memotivasi staf dalam melaksanakan pelayanan bahwa pelayanan itu diumpamakan seseorang yang masuk kedalam toilet dimana tujuan mereka masuk untuk melepas sesuatu yang tak mengenakkan. Jadi pelayanan di Pelabuhan lebih ditingkatkan lagi sehingga stakeholder baik pengusaha perikanan maupun orang lain yang memiliki keperluan dipelabuhan sudah terlayani dengan baik sehingga apa bila keluar dari pelabuhan ini sudah merasa puas dengan pelayanan kita, imbuhnya. Beliau juga menghimbau agar pegawai lebih responsif terhadap keluhan dari masyarakat .
Pemangkat, 29 April 2016
Setelah Senam Pagi Junita E Damanik memberi arahan selanjutnya yaitu kerja bakti di wilayah TPI dan sekitarnya, mulai dari jalan kawasan pelabuhan, dermaga dan TPI yang biasa dipadati kendaraan sampai dengan selokan-selokan yang sumbat.
Kerja bakti ini melibatkan semua pegawai laki-laki di PPN Pemangkat membuahkan hasil yaitu hambatan yang selama ini mengganggu kelancaran pelayanan sudah kembali normal.
Pemangkat, 26 April 2016
Penyampaian pagi ini adalah pegawai senantiasa bersyukur atas apa yang ALLAH SWT berikan selama ini, tetap semangat, kompak dan diawali dengan senyuman.
Kemudian pegawai yang belum mengisi logbook agar segera mengisinya karena berdampak dengan tunjangan kinerja pegawai itu sendiri serta selalu mendukung program kalabuh demi kemaslahatan bersama.
Apel pagi yang dipimpin M. Tekad Agung menyampaikan beberapa hal diantaranya pegawai harus senantiasa bersyukur atas kesehatan yang telah ALLAH SWT berikan dengan cara selalu berbuat baik, membantu orang lain serta mendo'akan rekan-rekan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan.
Selanjutnya pegawai diharapkan tetap kompak dan mendukung program-program kepala Pelabuhan. Untuk pelayanan tetap semangat dan memperbanyak senyum. Beliau menyampaikan hal yang sama pada waktu apel sore.
KKPNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatalkan kerjasama mendatangkan 1000 kapal asing super purse seine dari Tiongkok (Cina) ke perairan Indonesia karena dinilai tak sejalan dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam menjadikan Laut Masa Depan Bangsa.
Perkara gagalnya kerjasama 1000 kapal super purse seine ini mengemuka setelah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ono Surono mengungkapkan kekesalannya pada saat Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (13/4).
Ono menyebut kebijakan Menteri Susi menggagalkan keejasama tersebut hanya akan mengganggu hubungan kerja sama bilateral dengan Tiongkok. Padahal Pemerintah Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman dengan Pemerintah Tiongkok untuk bidang perikanan tangkap.
Ono juga menuturkan, dengan dikeluarkannya aturan moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan alih muatan tengah laut, maka rencana peningkatan investasi Tiongkok pada sektor perikanan tangkap praktis terjegal.
Kebijakan yang dimaksud Ono adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 56 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 yang secara otomatis telah menggagalkan mega proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti menyatakan batalnya kerjasama tersebut patut disyukuri. Ia yakin bahwa jika kapal purse seine sejumlah seribu itu masuk ke perairan Indonesia, maka itu menghabiskan seluruh sumber daya yang ada.
“Kapal super purse seine itu ukurannya di atas 1000 GT, perjanjian itu ditandatangani dua minggu sebelum saya masuk ke kementerian”, ungkapnya.
Ia pun menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibatalkan karena hal itu sangat strategis. “Dan saya sudah bicara, kita menujusustainability. Super purse seine itu tidak ramah lingkungan, sangat besar, dan seharusnya tidak boleh diizinkan, kapal-kapal kita bisa kalah bersaing,” jelas Susi.
Menteri Susi juga menegaskan, saat ini hubungan bilateral antar kedua negara masih baik, jadi tidak perlu disesali. Menurutnya investasi asing tidak hanya bidang perikanan saja, banyak sektor lainnya. Ia mengungkapkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), justru menunjukkan investasi bidang perikanan tahun 2015 naik 13 kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Februari 2016 mengalami peningkatan menjadi 107. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan triwulan keempat 2015 mencapai 8,96 persen.
Terkait hal ini, sebelumnya Menteri Susi telah memperkirakan kemungkinan adanya aktor yang menunggangi kepentingan mega proyek ini. Ia paham betul bahwa banyak orang yang berkepentingan mengatasnamakan nelayan menentang kebijakannya, padahal kenyataannya mereka memihak asing. Ia pun menyadari bahwa banyak pihak menyesalkan langkah-langkah kebijakannya untuk kedaulatan maritim.
Keputusan menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Tiongkok oleh beberapa kalangan dinilai arogan, karena tidak memikirkan dampaknya terhadap nelayan kecil. Bagaimana jika hal itu direalisasikan? Tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya ikan, tapi menghilangkan mata pencaharian ribuan nelayan tradisional.
Selama ini kapal-kapal asing dengan bebas melanggar kedaulatan, mencuri ikan di perairan Indonesia, dengan bebas melakukan transshipment dan membawa langsung hasil tangkapan ke luar negeri. Sehingga sangat merugikan negara, karena tidak dilaporkan dan melalui prosedur ekspor yang seharusnya. Atas dasar itulah Permen 56 dan 57 diterbitkan KKP untuk me-reformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional yang selama ini carut marut.
Permen 56 mengatur tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinanan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, dimana kapal eks asing dihentikan izin penangkapannnya untuk selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi oleh KKP.
Begitu pun dengan Permen 57, segala bentuk alih muatan kapal perikanan di tengah laut tidak lagi diperbolehkan, sehingga tidak ada celah bagi kapal asing untuk melakukan transshipment di WPP Indonesia. Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut maka pengadaan kapal perikanan asing super purse seine asal Tiongkok yang direncanakan itu praktis tidak dapat direalisasikan.
Selain untuk alasan keberlanjutan dan menegakkan kedaulatan, paket kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi adalah semata-mata untuk kepentingan nasional, yakni memberi kesempatan kepada nelayan nasional untuk dapat mengelola laut secara mandiri dan berdaulat.
Keseriusan pemerintah Indonesia juga ditunjukkan dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang dikenal dengan Satgas 115, melibatkan seluruh aparat penegak hukum yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015.
Pemangkat, 22 April 2016
Pengarahan bijak dari Kepala Pelabuhan di apel sore antara lain megajak pegawai untuk memanfaatkan momen hari jum'at bersilaturahmi dengan stakeholder yang ada di lingkungan PPN Pemangkat dan sering berinteraksi dengan mereka sehingga kita bisa melihat apa yang bisa kita bantu untuk mereka, kalau perlu jemput bola agar fungsi pelabuhan bisa kita capai bersama-sama.
Pengarahan yang kedua untuk teman-teman K5 khususnya kebersihan agar tetap selalu menggunakan alat keselamatan atau pengaman dalam menjalankan tugasnya seperti sarung tangan, masker dan sepatu boot yang telah disediakan.
Pemangkat, 22 April 2016 Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Sarwono,A.Pi dengan AKP Dicky Zulkarnain Kapolsek Pemangkat sepakat untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan keamanan untuk masyarakat dipelabuhan dan sekitarnya. Terkait dengan maraknya tindak kejahatan peredaran Narkoba maupun Senjata Api melalui jalur darat, menurut AKP Dicky tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan akan mengambil jalur laut.
Melalui keterbukan informasi, PPN Pemangkat siap membantu kerja polisi dalam memberantas tindak kejahatan diwilayah hukum Pemangkat khususnya di pelabuhan.
Pemangkat, 22 April 2016
Kegiatan Senam Aerobic di PPN Pemangkat diikuti pegawai dan istri serta beberapa orang dari pengusaha perikanan juga dari kepolisian wilayah pemangkat.
Pemangkat, 21 April 2016
Apel sore mendengar arahan Kepala Pelabuhan seputar persiapan pelaksanaan apel pagi, penghematan energi dan peningkatan keamanan.
Khusus keamanan beliau mengimbau agar benar-benar ditingkatkan terkait maraknya isu kriminalisasi Narkoba, PPN Pemangkat harus steril dari peredaran narkoba dengan mengamati pergerakan orang - orang yang mencurigakan.
Pemangkat, 21 April 2016
Dalam rangka memperingati hari R.A Kartini Kepala Pelabuhan mengarahkan agar apel pagi hari ini yang bertindak menjadi pembina dan komandan apel adalah wanita.
Komandan apel Nuria sedangkan pembina Junita E Damanik , dalam sambutannya Junita E Damanik menyampaikan bahwa KKP RI tahun 2016 mendapat penghargaan terkait Penghematan Energi jadi marilah kita mendukung serta tetap berhemat.
Pegawai agar lebih meningkatkan kedisiplinan serta meningkatkan kinerja sesuai ROK yang telah diusulkan.
Pemangkat, 21 April 2016
Dalam rangka normalisasi kolam dan finalisasi perhitungan aset pelabuhan, Kepala PPN Pemangkat Sarwono,A.Pi didampingi Kasie Tata Kelola Randhi A Sue dengan beberapa orang staf meninjau kembali kondisi dan letak batas-batas tanah pelabuhan dilapangan.
